Beranda Nasional Kemendes dan 10 Asosiasi Desa Gelar Seminar Nasional KDKMP, Dorong Kolaborasi Ekonomi Desa
NasionalNews

Kemendes dan 10 Asosiasi Desa Gelar Seminar Nasional KDKMP, Dorong Kolaborasi Ekonomi Desa

Kemendes bersama 10 asosiasi desa menggelar Seminar Nasional KDKMP untuk memperkuat operasional koperasi desa, mendorong kolaborasi UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

Bagikan
kemendes 10 asosiasi desa seminar nasional kdkmp
Foto: Kemendes
Bagikan

Pemerintah terus memperkuat langkah implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu program strategis nasional yang diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui Seminar Nasional KDKMP yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama sepuluh organisasi desa dari berbagai wilayah di Indonesia.

Seminar tersebut menjadi ruang diskusi terbuka antara pemerintah, organisasi desa, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat untuk membahas perkembangan operasional KDKMP sekaligus menghimpun berbagai masukan demi penyempurnaan pelaksanaannya di lapangan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak dimaksudkan untuk menggantikan maupun melemahkan pelaku usaha yang telah lebih dahulu berkembang di desa.

KDKMP Dipastikan Tidak Mematikan UMKM dan Warung Desa

Dalam keterangannya, Yandri menepis berbagai kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat mengenai potensi persaingan antara koperasi desa dengan usaha kecil yang sudah ada.

Menurutnya, pemerintah justru ingin menciptakan hubungan yang saling menguatkan antara berbagai pelaku ekonomi desa.

Ia menjelaskan bahwa desa saat ini telah memiliki berbagai instrumen ekonomi, mulai dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pelaku UMKM, hingga warung tradisional. Seluruh elemen tersebut akan diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi yang saling melengkapi.

Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, pemerintah berharap tidak terjadi tumpang tindih peran antar-lembaga ekonomi di desa. Sebaliknya, masing-masing dapat berkembang sesuai fungsi dan potensinya sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Forum Nasional Pertama yang Membahas Operasional KDKMP Secara Terbuka

Yandri menyebut seminar ini memiliki arti penting karena menjadi forum publik pertama yang secara khusus membahas operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui diskusi dua arah.

Sebelumnya, masyarakat lebih banyak memperoleh informasi mengenai KDKMP melalui paparan pemerintah maupun pejabat terkait, termasuk dari Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Menko Pangan, hingga Presiden.

Namun kali ini, ruang dialog dibuka lebih luas dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sehingga berbagai pandangan, kritik, maupun saran dapat disampaikan secara langsung.

Baca juga:  Desa Wisata Cisande Kembangkan Potensi Lokal Demi Kesejahteraan Warga

Pemerintah berharap pendekatan partisipatif tersebut mampu menghasilkan model operasional koperasi yang lebih matang, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat desa, sekaligus mudah diterapkan di berbagai daerah dengan karakteristik yang berbeda-beda.

Pemerintah Ingin Operasional KDKMP Semakin Matang

Selain menjadi forum sosialisasi, seminar nasional juga diarahkan sebagai wadah evaluasi terhadap berbagai aspek pelaksanaan KDKMP.

Masukan dari peserta diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan sebelum koperasi-koperasi tersebut beroperasi secara optimal di seluruh Indonesia.

Menurut Kemendes, keterlibatan publik sangat penting agar implementasi program strategis nasional tersebut berjalan efektif, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa secara nyata.

Dengan demikian, proses pengembangan koperasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial melalui keterlibatan berbagai pihak.

Sepuluh Asosiasi Desa Nyatakan Dukungan

Dalam seminar tersebut, Ketua APDESI Merah Putih Asep Anwar Sadat mewakili sepuluh asosiasi desa membacakan rekomendasi bersama sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan KDKMP.

Rekomendasi tersebut menjadi komitmen bersama organisasi desa untuk mengawal keberhasilan program sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Beberapa poin utama rekomendasi meliputi:

  • Mendukung percepatan pembentukan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional berbasis desa.
  • Menjadikan KDKMP sebagai pusat aktivitas ekonomi desa yang dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
  • Mendorong pemerintah desa memperkuat sinergi antara koperasi dengan BUMDes, UMKM, kelompok tani, nelayan, peternak, pelaku ekonomi kreatif, serta berbagai potensi ekonomi lokal lainnya.
  • Mengembangkan usaha produktif sesuai karakteristik wilayah, termasuk sektor pangan, pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, logistik, energi terbarukan, jasa keuangan, hingga digitalisasi.
  • Memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta transformasi digital dalam pengelolaan koperasi.

Sinergi Antar-Lembaga Dinilai Menjadi Kunci

Keberhasilan KDKMP dinilai tidak hanya bergantung pada pembentukan koperasi, tetapi juga kemampuan membangun kolaborasi antarberbagai lembaga ekonomi desa.

BUMDes, UMKM, kelompok usaha masyarakat, hingga koperasi diharapkan dapat membentuk rantai ekonomi yang saling mendukung sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Pendekatan tersebut diyakini dapat memperluas kesempatan kerja, memperkuat distribusi hasil produksi desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Baca juga:  Jaringan AgenBRILink Permudah Perajin dan Petani di Alor Mengakses Layanan Perbankan

Fokus pada Potensi Lokal

Setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda sehingga pengembangan KDKMP juga diarahkan mengikuti potensi masing-masing wilayah.

Di daerah pertanian, koperasi dapat difokuskan pada penguatan rantai pasok hasil panen. Sementara wilayah pesisir dapat mengembangkan sektor perikanan, sedangkan daerah dengan potensi ekonomi kreatif maupun perdagangan dapat membangun model bisnis yang sesuai kebutuhan lokal.

Pendekatan berbasis potensi tersebut diharapkan membuat koperasi lebih adaptif sekaligus memiliki daya saing yang lebih kuat.

Digitalisasi Menjadi Bagian Penting Pengembangan Koperasi

Selain memperkuat aspek kelembagaan, pemerintah bersama organisasi desa juga menempatkan transformasi digital sebagai salah satu prioritas pengembangan KDKMP.

Digitalisasi dipandang mampu meningkatkan efisiensi administrasi, memperluas akses pasar, memperbaiki tata kelola keuangan, hingga meningkatkan transparansi pengelolaan koperasi.

Melalui peningkatan kompetensi pengurus dan anggota koperasi, pemerintah berharap KDKMP dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi modern yang tetap berakar pada kebutuhan masyarakat desa.

Harapan Mendorong Kedaulatan Ekonomi Desa

Penyelenggaraan Seminar Nasional KDKMP menunjukkan keseriusan pemerintah dan organisasi desa dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat di tingkat akar rumput.

Dengan mengedepankan kolaborasi antara koperasi, BUMDes, UMKM, kelompok tani, pelaku usaha lokal, serta pemerintah desa, program ini diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

Pemerintah juga menegaskan bahwa KDKMP bukanlah pesaing bagi usaha kecil yang telah berkembang, melainkan instrumen untuk memperkuat jaringan ekonomi desa sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

Sumber berita: https://news.detik.com/berita/d-8577185/kemendes-dan-10-asosiasi-desa-gelar-seminar-nasional-kdkmp

Bagikan

Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Kekayaan Kelautan Cirebon yang Menjadi Tulang Punggung Ekonomi Wilayah

Cirebon menyimpan potensi harta karun kelautan bernilai triliunan rupiah. Simak analisis mendalam...

Kapolres Lampung Tengah Beberkan Kronologi Konflik Agraria PT BSA dan Warga Tiga Kampung

Kapolres Lampung Tengah beberkan kronologi konflik lahan PT BSA dan warga Anak...

Tanah Hibah Senilai Rp58 Miliar Resmi Berpindah Status Menjadi Aset Pemkab Semarang

Tanah hibah senilai Rp58 miliar resmi tercatat sebagai aset Pemkab Semarang. Simak...

Kementan Kucurkan Tambahan 23 Ribu Ton Pupuk Subsidi untuk Petani Lampung

Kementan tambah kuota pupuk subsidi 23 ribu ton di Lampung untuk percepat...