KUPANG — Udara kering bertiup lebih kencang di atas hamparan sabana Nusa Tenggara Timur (NTT). Seiring berjalannya waktu mendekati puncak musim kemarau, kecemasan para petani di belahan selatan kepulauan ini kian menebal. Perubahan iklim global yang tak lagi dapat diprediksi secara presisi kini memaksa Pemerintah Provinsi NTT untuk bergerak lebih cepat. Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serangkaian langkah mitigasi darurat mulai diakselerasi guna mengantisipasi ancaman kekeringan meteorologi yang berpotensi melumpuhkan sektor pertanian dan pasokan air bersih.
Anomali cuaca yang membayangi tahun ini membuat pola tanam tradisional sulit diandalkan. Di masa lalu, para petani dapat dengan mudah membaca tanda-tanda alam untuk menentukan waktu tebar benih dan panen. Kini, siklus basah dan kering bergeser secara ekstrem, menyisakan ketidakpastian yang berisiko tinggi memicu fuso atau gagal panen massal.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Joaz Bily Oemboe Kaju, mengungkapkan bahwa dampak nyata dari penyusutan sumber air permukaan akibat kemarau ini sudah mulai menjalar ke wilayah Pulau Sumba. Kondisi geografis NTT yang didominasi oleh iklim semiarid menuntut kesiapsiagaan instansi pemerintah maupun para pelaku tani di lapangan untuk tidak lagi sekadar pasrah pada keadaan.
“Pola tanam saat ini memang sangat sulit ditentukan secara konvensional akibat pergeseran iklim yang begitu dinamis. Oleh sebab itu, langkah antisipasi yang terukur dan terencana harus segera dieksekusi di lapangan demi meminimalisasi kerugian sosial-ekonomi yang dialami oleh para petani kita,” ujar Joaz saat ditemui di Kupang.
Alarm dari Daratan Sumba: Ratusan Hektare Mulai Terdampak
Kekhawatiran pemerintah bukan tanpa dasar empiris. Laporan pemantauan lapangan yang dihimpun oleh Dinas Pertanian Provinsi NTT menunjukkan bahwa Kabupaten Sumba Barat menjadi wilayah pertama yang mengirimkan sinyal peringatan dini. Berdasarkan data sementara, sedikitnya $305\text{ hektare}$ lahan persawahan di wilayah regional tersebut kini tengah mengalami cekaman kekeringan akibat pasokan air irigasi yang menyusut drastis.
Dari total luasan yang terdampak tersebut, sekitar $29\text{ hektare}$ di antaranya dikategorikan berada dalam kondisi kritis dan terancam gagal panen total jika tidak segera mendapatkan pasokan air darurat dalam beberapa pekan ke depan. Angka ini diperkirakan dapat terus bertambah jika wilayah-wilayah penyangga pangan lainnya di daratan Timor dan Flores tidak segera menerapkan langkah-langkah adaptasi yang ketat.
Sebagai bentuk langkah cepat, Pemprov NTT kembali mengandalkan program pompanisasi dan perpipaan yang sebelumnya terbukti efektif menyelamatkan lahan produktif. Pada musim tanam tahun lalu, program ini sukses menyelamatkan hampir $1.000\text{ hektare}$ lahan persawahan di Kabupaten Kupang yang kritis air dengan memanfaatkan pompa air untuk menyedot aliran air dari sungai-sungai permukaan yang masih mengalir.
“Kami sudah menyiapkan cadangan bantuan pompa air, khususnya yang berukuran tiga hingga empat dim, untuk segera didistribusikan ke titik-titik kritis. Pompa-pompa ini akan digunakan secara kolektif oleh kelompok tani untuk menarik air dari sumber-sumber air permukaan terdekat langsung ke saluran tersier sawah,” tambah Joaz.
Memaksa Peralihan ke Komoditas Minim Air
Selain mengandalkan intervensi teknologi mekanisasi seperti pompa air, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya perubahan perilaku dan pendekatan kultural dari para petani itu sendiri. Kunci utama bertahan di tengah kemarau ekstrem adalah kerelaan untuk beralih dari tanaman yang rakus air, seperti padi sawah, menuju komoditas hortikultura atau palawija yang jauh lebih adaptif terhadap kondisi kering.
Dinas Pertanian NTT secara aktif mengimbau para petani untuk memanfaatkan sisa kelembapan tanah dengan menanam tanaman jenis kacang-kacangan, jagung, atau umbi-umbian. Komoditas ini dinilai memiliki ketahanan biologis yang jauh lebih tinggi terhadap cekaman air (water stress) dibandingkan tanaman padi biasa.
Untuk memfasilitasi transisi ini, pemerintah daerah telah menyiapkan pasokan bantuan benih tanaman pangan darurat, mulai dari padi varietas umur pendek (genjah), kedelai, hingga bantuan stimulan pestisida guna mengantisipasi serangan hama pengganggu yang biasanya meledak populasinya selama musim kemarau.
“Kami menyarankan, bahkan meminta dengan sangat agar petani kita mulai bergeser ke komoditas yang tidak rakus air. Sektor pertanian kita harus adaptif. Musim kering ini seharusnya menjadi momentum bagi kita semua untuk mendiversifikasi jenis tanaman pangan yang kita kelola,” tegasnya lagi.
Tantangan Klasik: Keterbatasan Tenaga Pengawas di Lapangan
Di balik upaya masif yang dirancang di atas kertas, Pemprov NTT dihadapkan pada tantangan klasik di sektor hulu: minimnya jumlah tenaga lapangan yang bertugas mengawasi potensi kerusakan tanaman. Saat ini, NTT hanya didukung oleh $254$ personel Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT).
Secara matematis, jumlah ini dinilai sangat jauh dari angka ideal untuk mengawasi bentang lahan pertanian yang tersebar di ribuan desa dan kelurahan di NTT. Menurut Joaz, idealnya setiap kecamatan di seluruh NTT minimal memiliki satu orang petugas POPT yang berdedikasi penuh untuk memantau pergerakan hama penyakit serta melaporkan secara berkala fluktuasi debit air pertanian. Keterbatasan personel ini menuntut para petani untuk lebih mandiri dan proaktif dalam melaporkan gejala awal kekeringan atau serangan hama di wilayah mereka kepada penyuluh pertanian terdekat.
Analisis iklim terbaru yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga memperkuat urgensi kesiapsiagaan ini. Data spasial menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di NTT kini telah resmi memasuki zona kategori kekeringan tingkat menengah hingga tinggi.
Sinergi Lintas Sektor untuk Ketahanan Wilayah
Merespons kondisi tersebut, Penjabat Gubernur NTT bersama jajaran BPBD Provinsi terus mematangkan koordinasi guna memastikan bahwa pasokan air bersih untuk kebutuhan domestik warga tetap terpenuhi selama masa krisis ini. Selain mengamankan sektor pertanian, pemerintah juga mempertimbangkan opsi penetapan status siaga darurat kekeringan lebih dini di beberapa kabupaten/kota. Langkah administratif ini krusial agar mobilisasi anggaran belanja tidak terduga (BTT) serta bantuan logistik, termasuk tangki air bersih, dapat disalurkan secara cepat tanpa terhambat birokrasi yang rumit sebelum situasi di lapangan memburuk menjadi bencana kemanusiaan.
Pada akhirnya, perang melawan kekeringan di Nusa Tenggara Timur bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas pertanian atau petugas penanggulangan bencana semata. Ini adalah kerja kolektif yang menuntut kepekaan bersama—mulai dari kedisiplinan warga dalam menghemat penggunaan air bersih, kesediaan petani mengubah pola tanam, hingga ketepatan kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi menyelamatkan perut rakyat dari ancaman krisis pangan.
Sumber berita: https://kupang.tribunnews.com/provinsi-ntt/972119/pemprov-ntt-perkuat-kesiapsiagaan-hadapi-ancaman-kekeringan-jelang-puncak-musim-kemarau-2026
Leave a comment