PANGANDARAN — Suasana sejuk di kawasan perkebunan karet Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, belakangan ini tersapu oleh atmosfer kecemasan yang mencekam. Para buruh penderes (penyadap) karet yang menggantungkan urusan dapur mereka pada tetesan getah saban pagi kini dihantui rasa takut yang luar biasa saat hendak melangkah ke area kerja. Ketakutan ini bukan disebabkan oleh ancaman binatang buas, melainkan oleh rangkaian aksi intimidasi fisik di lapangan: mulai dari pengrusakan sengaja pada pohon-pohon karet produktif hingga tindakan sewenang-wenang berupa perampasan alat-alat kerja milik warga.
Kejadian yang berulang ini menempatkan para pekerja di tingkat paling bawah dalam posisi yang sangat rentan. Di satu sisi, mereka dituntut untuk terus bekerja demi memenuhi kebutuhan harian keluarga yang tak bisa ditunda.
Namun di sisi lain, keselamatan jiwa dan keamanan barang-barang mata pencaharian mereka terancam oleh konflik kepentingan yang berkecamuk di atas tanah perkebunan tempat mereka mengadu nasib.
Kronologi di Lapangan: Dari Pengerokan Kulit Pohon Hingga Penyitaan Paksa
Berdasarkan kesaksian para penderes di lokasi kejadian, pola pengrusakan dilakukan secara sistematis pada area perkebunan yang sedang aktif disadap. Oknum-oknum tak dikenal diduga sengaja merusak kulit batang pohon karet menggunakan bilah tajam atau pengerokan ekstrem yang tak sesuai dengan kaidah teknis penyadapan. Pengerokan sembarangan ini tak hanya menghentikan aliran getah lateks secara instan, tetapi juga membuat jaringan kambium pohon membusuk, sehingga berpotensi mematikan pohon karet tersebut secara permanen.
Tindakan tersebut berlanjut pada aksi penekanan langsung terhadap para buruh yang sedang bekerja. Mangkuk-mangkuk penampung lateks yang terpasang di batang pohon diacak-acak dan dihancurkan.
Bahkan dalam beberapa insiden yang memicu trauma mendalam, peralatan kerja utama milik penderes—seperti pisau sadap khusus (pahat), ember penampung, hingga kendaraan operasional yang digunakan untuk mengangkut getah—dirampas secara paksa oleh kelompok orang tersebut. Para pekerja yang kalah jumlah tak mampu berbuat banyak selain pasrah menyaksikan sarana mata pencaharian mereka disita secara sepihak.
Jeratan Trauma dan Ancaman Lumpuhnya Ekonomi Keluarga
Dampak dari rangkaian aksi teror di area perkebunan ini mengintai langsung urusan perut masyarakat lokal. Sebagian besar warga di sekitar kawasan perkebunan Pangandaran tersebut tidak memiliki opsi mata pencaharian alternatif. Pekerjaan menyadap karet, yang membutuhkan kedisiplinan tinggi sejak subuh hari sebelum sinar matahari membakar lateks, merupakan satu-satunya tumpuan pendapatan tunai mingguan mereka.
Sejak intimidasi memuncak, puluhan penderes memilih untuk meliburkan diri dan membiarkan pohon-pohon karet tak tersentuh. Keputusan ini diambil bukan karena malas, melainkan semata-mata demi keselamatan diri.
Akan tetapi, tidak melautnya para penderes ke kebun berarti tidak ada tetesan lateks yang bisa ditimbang dan dijual ke pengepul. Efek dominonya langsung terasa di meja makan rumah tangga warga; modal untuk membeli beras, kebutuhan pokok, hingga biaya sekolah anak-anak mendadak terputus di tengah jalan, menciptakan krisis ekonomi mikro yang kian hari kian menggerus tabungan mereka yang tipis.
Benang Kusut Sengketa Lahan dan Minimnya Perlindungan Pekerja
Jurnalisme jernih memotret bahwa aksi perusakan dan perampasan alat kerja ini tidak berdiri tunggal di ruang hampa. Di balik ketegangan yang dialami para buruh penderes, terdapat benang kusut perselisihan tata kelola lahan atau sengketa klaim kepemilikan atas kawasan perkebunan tersebut yang belum menemukan titik temu secara hukum (legal standing). Sayangnya, ketika dua pihak yang bersengketa di tingkat atas saling beradu klaim, para buruh penyadap di tingkat akar rumput yang kerap dijadikan korban maupun tameng di lapangan.
Kondisi ini memperlihatkan betapa lemahnya skema perlindungan keselamatan kerja bagi para buruh harian di sektor perkebunan. Mereka bekerja tanpa dilengkapi jaminan keamanan yang memadai dari pengelola lahan maupun aparat setempat.
Situasi di mana alat kerja warga—yang dibeli menggunakan uang pribadi dari hasil keringat sendiri—dapat dirampas secara bebas tanpa konsekuensi hukum yang jelas menunjukkan adanya celah penegakan hukum yang harus segera dibenahi oleh pihak berwenang sebelum konflik ini meluas menjadi bentrokan fisik antarwarga.
Desakan Intervensi Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah
Merespons krisis keamanan yang kian meresahkan warga desa ini, desakan agar aparat kepolisian, khususnya dari jajaran Polres Pangandaran, turun tangan secara tegas mulai menguat. Warga menuntut kehadiran aparat penegak hukum di area-area rawan perkebunan guna memberikan rasa aman, menindak tegas oknum-oknum pelaku perampasan barang, serta mengusut tuntas motif di balik tindakan pengrusakan pohon karet yang merugikan aset produksi tersebut.
Di saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui jajaran dinas terkait dan instansi ketenagakerjaan diharapkan tidak tinggal diam menyaksikan warganya terintimidasi saat mencari nafkah yang sah.
Langkah mediasi lintas sektoral perlu segera dibuka untuk memetakan akar masalah sengketa lahan yang menjadi pemicu utama kegaduhan di lapangan. Penanganan dari sisi hukum dan sosial-ekonomi harus berjalan paralel agar kepastian hukum bagi pemilik lahan terjamin, dan yang terpenting: hak dasar buruh penderes untuk bekerja secara tenang dan bebas dari rasa takut dapat dipulihkan sepenuhnya.
Menanti Ketenangan di Bawah Rimbun Pohon Karet
Harapan para penyadap karet di Pangandaran sebenarnya sangat sederhana. Mereka tidak ingin terlibat dalam pusaran sengketa hukum atau perebutan aset yang rumit di tingkat atas. Yang mereka butuhkan hanyalah jaminan bahwa saat mereka melangkah keluar rumah di pagi hari membawa pisau sadap dan ember, mereka dapat kembali ke rumah di sore hari dengan selamat membawa hasil keringat yang cukup untuk menghidupi keluarga.
Sampai hukum benar-benar ditegakkan dan ketertiban dikembalikan di area perkebunan Pangandaran, helai-helai daun karet di sana akan terus menjadi saksi bisu dari kecemasan para penderes. Pemerintah dan aparat penegak hukum kini memegang kunci utama: bertindak cepat memutus rantai intimidasi, atau membiarkan krisis sosial-ekonomi di tingkat akar rumput ini bergulir menjadi bola liar yang merusak tatanan kedamaian warga pesisir.
Sumbe berita: https://priangan.tribunnews.com/pangandaran/88263/penyadap-karet-di-pangandaran-ketakutan-alat-dirampas-pohon-dirusak
Tinggalkan komentar