Beranda News 206 Ribu Jiwa di 134 Desa NTB Terjerat Bencana Kekeringan
NewsRegional

206 Ribu Jiwa di 134 Desa NTB Terjerat Bencana Kekeringan

Krisis air bersih akibat kekeringan melanda NTB, berdampak pada 206 ribu jiwa di 134 desa. BPBD NTB mengintensifkan penyaluran bantuan dan mitigasi darurat.

Bagikan
kekeringan ntb 206 ribu jiwa di 134 desa terdampak
Petani di Kecamata Jerowaru yang mengairi tanaman tembakaunya menggunakan es batu. Per 23 Juli 2026, kekeringan telah berdampak pada 9 kabupaten/kota, 50 kecamatan, dan 134 desa, dengan lebih dari 206 ribu jiwa terdampak.
Bagikan

MATARAM — Bencana kekeringan meteorologis yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus meluas dan memasuki fase yang kian mengkhawatirkan. Pembaruan data terbaru yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB mencatat sedikitnya 206 ribu jiwa warga yang tersebar di 134 desa kini menanggung dampak langsung dari kelangkaan air bersih. Kondisi ini memaksa ribuan rumah tangga di wilayah perbukitan hingga pesisir bergantung penuh pada distribusi pasokan air tangki darurat untuk memenuhi kebutuhan harian paling mendasar.

Eksalasi krisis air bersih ini merupakan imbas langsung dari berkurangnya curah hujan secara drastis dalam beberapa bulan terakhir, yang memicu penurunan debit air pada sumur-sumur warga dan mata air alami.

Pemerintah Daerah NTB bersama instansi lintas sektor kini bergerak cepat menetapkan langkah mitigasi darurat guna mencegah memburuknya krisis kesehatan dan penurunan kualitas hidup masyarakat di wilayah-wilayah yang masuk dalam zona merah kekeringan.

Membedah Sebaran Peta Wilayah Terdampak di NTB

Berdasarkan inventarisasi data teknis BPBD NTB, sebaran 134 desa terdampak krisis air bersih ini merata di hampir seluruh kabupaten/kota, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Karakteristik topografi wilayah yang berupa perbukitan kapur dan kawasan pesisir tandus menjadi titik paling rentan mengalami kekeringan ekstrem.

Beberapa kabupaten yang mencatatkan populasi dan jumlah desa terdampak paling signifikan meliputi:

  • Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah: Menjadi kawasan dengan konsentrasi pemukiman warga terdampak cukup tinggi di Pulau Lombok, terutama di wilayah-wilayah bagian selatan yang langganan mengalami krisis air setiap musim kemarau.
  • Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat: Mengalami penyusutan debit air permukaan yang amat drastis, berdampak langsung pada sektor domestik warga dan lahan pertanian.
  • Kabupaten Bima dan Dompu: Kawasan perbukitan dan pesisirnya mencatatkan puluhan desa yang sumur gilinya telah mengering total, memaksa warga berjalan berkilometer-kilometer demi mendapatkan air bersih.

Persebaran krisis yang makin meluas ini menegaskan bahwa persoalan kekeringan di NTB tidak lagi bisa dipandang sebagai fenomena tahunan biasa, melainkan ancaman multidimensi yang memerlukan penanganan komprehensif dari hulu ke hilir.

Baca juga:  Kementerian PU Reaktivasi dan Optimalkan 10 Ribu Sumur Bor demi Atasi Bencana Kekeringan

Respon Cepat BPBD: Operasi Mobil Tangki Air dan Mobilisasi Bantuan

Menanggapi lonjakan angka warga terdampak hingga menembus angka 206 ribu jiwa, BPBD Provinsi NTB bersama BPBD di tingkat kabupaten/kota mengintensifkan operasi pendistribusian air bersih secara bergilir. Armada mobil tangki dikerahkan setiap hari mengarungi medan-medan sulit menuju pelosok desa terdampak.

Langkah respons cepat ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan air minum, memasak, dan sanitasi dasar bagi fasilitas publik seperti puskesmas, sekolah, dan rumah ibadah.

Meski demikian, pihak BPBD mengonfirmasi bahwa tantangan di lapangan tidaklah ringan. Keterbatasan jumlah armada mobil tangki serta jarak tempuh dari sumber mata air baku menuju titik-titik pemukiman terisolasi kerap menjadi kendala dalam menjaga kontinuitas distribusi air bersih harian. Oleh karena itu, koordinasi bersama TNI, Polri, PMI, serta dunia usaha terus dirapatkan guna menambah dukungan logistik dan armada pengangkut.

Ancaman Sektor Pertanian dan Risiko Kerentanan Kesehatan

Dampak mematikan dari bencana kekeringan di rRegionalegional NTB ini tidak hanya meremas sektor domestik, tetapi juga memukul sektor agraris yang menjadi tulang punggung perekonomian sebagian besar masyarakat NTB. Ribuan hektar lahan pertanian tadah hujan terancam mengalami gagal panen (puso) akibat ketersediaan air irigasi yang menyusut ke titik terendah.

Ancaman ini berpotensi menurunkan volume produksi pangan daerah serta menekan tingkat pendapatan rumah tangga petani.

Di sisi lain, kelangkaan air bersih memicu risiko serius terhadap kesehatan masyarakat. Terbatasnya pasokan air higienis memaksa sebagian warga memanfaatkan sumber air seadanya yang secara kualitas terancam tercemar. Kondisi ini meningkatkan potensi lonjakan kasus penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat debu kemarau, hingga penyakit kulit.

Solusi Jangka Panjang: Dari Infrastruktur Air Hingga Konservasi Kawasan Hulu

Penanganan bencana kekeringan yang berulang setiap tahun di Nusa Tenggara Barat membutuhkan pergeseran paradigma: dari sekadar tanggap darurat menjadi strategi mitigasi permanen. Para ahli lingkungan dan kebencanaan menggarisbawahi pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur penyedia air yang tangguh iklim.

Beberapa langkah strategis jangka panjang yang didorong oleh Pemprov NTB dan pemerintah pusat meliputi:

  1. Perluasan Jaringan Pipanisasi dan Sumur Bor Dalam: Membangun akses jaringan air bersih permanen yang terhubung langsung dengan sumber air baku di kawasan hulu pegunungan.
  2. Pembangunan Embung dan Bendungan Penampung Air Hujan: Memperbanyak infrastruktur pemanen air hujan (rainwater harvesting) guna memanen limpasan air saat musim hujan sebagai cadangan saat kemarau panjang.
  3. Konservasi Kawasan Tangkapan Air (Reboisasi Hulu): Mengembalikan fungsi tutupan hutan di kawasan pegunungan guna memperkuat daya simpan air tanah alami.
Baca juga:  Petani Rantau Panjang Desak Pemkab Ogan Ilir Tinjau Langsung Sawah Kering, Minta Aksi Nyata Bukan Sekadar Rapat

Melalui kombinasi penanganan teknis dan pelestarian ekosistem hulu, ketergantungan NTB pada opsi darurat penyaluran tangki air diharapkan dapat dikurangi secara bertahap di masa mendatang.

Sinergi Bersama Menghadapi Puncak Kemarau

Menghadapi situasi yang kian menguji ketahanan daerah ini, BPBD NTB mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah desa juga diminta untuk aktif melaporkan perkembangan data warga yang membutuhkan penanganan darurat agar tidak ada wilayah yang terlewatkan dari jangkauan bantuan.

Krisis air bersih yang membelenggu 206 ribu jiwa di 134 desa NTB ini menjadi pengingat nyata akan dampak perubahan iklim global yang kian terasa di tingkat lokal.

Hanya melalui sinergi yang kokoh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, relawan kemanusiaan, dan partisipasi aktif masyarakat, NTB dapat melewati masa-masa sulit bencana kekeringan ini dengan tetap menjaga keselamatan dan ketahanan hidup warga pesisir hingga pelosok pedesaan.

Sumber berita: https://lombok.tribunnews.com/news/108613/update-kekeringan-ntb-206-ribu-jiwa-di-134-desa-terdampak

Bagikan

Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Kekayaan Kelautan Cirebon yang Menjadi Tulang Punggung Ekonomi Wilayah

Cirebon menyimpan potensi harta karun kelautan bernilai triliunan rupiah. Simak analisis mendalam...

Kapolres Lampung Tengah Beberkan Kronologi Konflik Agraria PT BSA dan Warga Tiga Kampung

Kapolres Lampung Tengah beberkan kronologi konflik lahan PT BSA dan warga Anak...

Tanah Hibah Senilai Rp58 Miliar Resmi Berpindah Status Menjadi Aset Pemkab Semarang

Tanah hibah senilai Rp58 miliar resmi tercatat sebagai aset Pemkab Semarang. Simak...

Kementan Kucurkan Tambahan 23 Ribu Ton Pupuk Subsidi untuk Petani Lampung

Kementan tambah kuota pupuk subsidi 23 ribu ton di Lampung untuk percepat...